Gelanggang Yogyakarta – Kulon Progo – Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menegaskan tidak akan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja meskipun sistem penggajian kini dibebankan sepenuhnya kepada pemerintah daerah.
Bupati Kulon Progo Agung Setyawan dengan tegas menyatakan bahwa pemangkasan jumlah pegawai di tengah masa kontrak sama sekali tidak masuk dalam opsi pemerintah daerah. Komitmen Pemkab Kulon Progo adalah tidak ada pemecatan di tengah jalan sebelum masa kontrak PPPK selesai, demikian ditegaskan Agung Setyawan pada Senin (10/8).
Langkah efisiensi anggaran belanja pegawai di wilayah ini dipastikan tidak akan mengorbankan nasib para tenaga kerja. Pemkab Kulon Progo memilih menempuh strategi perampingan struktur organisasi sebagai solusi menghadapi tekanan fiskal daerah. Strategi hemat anggaran yang diterapkan mengedepankan efektivitas sistem, bukan dengan merumahkan tenaga kerja.
Melalui kombinasi penataan Organisasi Perangkat Daerah dan penggabungan sekolah, Pemkab Kulon Progo telah berhasil memangkas porsi belanja pegawai yang sebelumnya menembus angka di atas 40 persen menjadi 38 persen dari total APBD. Ke depan, rasio ini ditargetkan terus menurun secara bertahap hingga menyentuh 35 sampai 36 persen.
Kebijakan ini menjadi kabar baik bagi ribuan PPPK di lingkungan Pemkab Kulon Progo yang khawatir dengan nasib mereka di tengah isu PHK massal yang mengemuka akibat sistem penggajian PPPK yang kini sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah daerah. Kepastian ini memberikan ketenangan bagi para pegawai untuk terus bekerja secara profesional tanpa dihantui ketakutan akan pemecatan di tengah masa kontrak.