Gelanggang Yogyakarta – Yogyakarta – Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X meminta aparat kepolisian memproses secara hukum para provokator dan pelaku tindakan anarkis dalam bentrokan di kawasan Malioboro yang terjadi pada 28 Oktober 2026.
Sultan menegaskan bahwa kelompok Jaga Warga tidak dikerahkan saat terjadi bentrokan dalam aksi penyampaian aspirasi di kawasan Malioboro. Hal tersebut disampaikan Sultan untuk meluruskan kabar yang beredar mengenai keterlibatan Jaga Warga yang melakukan konfrontasi dengan massa aksi.
Terkait kericuhan yang terjadi di kawasan Malioboro, Sultan meminta agar pihak-pihak yang terbukti melakukan provokasi maupun tindakan anarkis tidak dibiarkan begitu saja. “Ya kalau melakukan perusakan memang harus ditindak, karena itu melanggar hukum. Proses pengadilan saja kalau memang ada yang ketangkap,” tegasnya saat ditemui di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Jumat (30/10/2026).
Bentrokan di Malioboro terjadi pada Rabu (28/10/2026) malam saat peringatan Hari Sumpah Pemuda. Pemkot Yogyakarta mencatat sebanyak 116 korban luka akibat bentrok tersebut yang terdiri dari warga dan anggota kepolisian. Petugas gabungan kemudian membenahi sejumlah fasilitas publik yang mengalami kerusakan.
Sultan menekankan bahwa demonstrasi merupakan hak masyarakat namun pelaksanaannya harus tetap mematuhi hukum yang berlaku. Ia juga meminta polisi mengusut tuntas dugaan keterlibatan oknum yang membawa senjata tajam ke lokasi demonstrasi.
